Medan

PN Medan Kuatkan Putusan KPPU Terkait Persekongkolan Tender Jalan di Balige

Jaringannews.com, Medan – Pengadilan Negeri (PN) Medan telah menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan menolak keberatan yang diajukan oleh PT. Anugerah Bahari Mandiri dan PT. Karya Agung Pratama Cipta, karena melanggar Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, terhadap Pembangunan Jalan Balige by pass oleh Satker Balai Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017.

Seperti diketahui bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Majelis Komisi KPPU yang terdiri dari  Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. Sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Ukay Karyadi, S.E., M. E. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. sebagai Anggota Majelis, membacakan putusan terkait Persengkongkolan Tender Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, memutuskan PT. Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai Terlapor IV, terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Dalam putusannya terlapor PT. Karya Agung Pratama membayar denda sebesar Rp.1,8 miliar dan melarang terlapor PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Setelah melewati fase persidangan oleh Majelis Komisi dalam menilai dan menganalisa menyimpulkan serta memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup, bahwa telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 13/KPPUL/2018, memutuskan terlapor PT Karya Agung Pratama untuk membayar denda sebesar Rp.1,8 miliar dan melarang terlapor PT. Swakarsa Tunggal Mandiri untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD s
1 tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. “Dikatakan Kepala KPPU Medan, Ramli Simanjuntak, Rabu (07/11).

Lanjut Ramli menyebutkan, berdasarkan putusan KPPU kedua perusahaan tersebut kemudian mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri Medan. Selanjutnya pada Selasa kemarin, PN Medan telah membacakan putusan perkara, yang isinya memutuskan dan menolak permohonan keberatan dari Pemohon dan menguatkan putusan KPPU.

Ramli Simanjuntak menjelaskan, bahwa saat ini KPPU menunggu salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Medan dan para terlapor mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum kasasi, jika keberatan terhadap hasil Putusan PN Medan yang dimaksud.

“Apresiasi yang tinggi KPPU sampaikan kepada PN Medan yang semakin menguatkan Putusan KPPU dengan mempertimbangkan fakta dan bukti dalam putusan KPPU. Ini juga yang menjadi dorongan berharga
bagi kami untuk terus membangun terciptanya persaingan usaha yang sehat demi kesejahteraan rakyat. “Pungkas Ramli.

pasang iklan disini
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Baru update

To Top