JARINGANNEWS – KARO / Proyek Pengairan Sawah (Irigasi-Red), di Dinas PU Daerah Kab Karo, Sumut, dikoordinir Bidang Pengairan, dipimpin Eva Sembiring, khusus untuk Tahun Anggaran (TA) 2016 Dan TA 2017, perlu ditelisik kembali soal kualitas serta manfaatnya.
Penekanan ini seiring banyaknya proyek irigasi yang dikerjakan Bidang Pengairan PUD Karo, selama Dua Tahun belakangan ini terdeteksi asal jadi, sehingga manfaatnya jauh dari harapan masyarakat Karo, khususnya warga yang bermatapencaharian sebagai petani pecocok tanam padi (Sawah).
Ini dibeberkan Manager Pemberantasan Korupsi LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI), Bangun Ben Silalahi, SPr, didampingi sejumlah Ketua KSM dari Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Karo seperti, Ketua KSM PP LSM KCBI, Berastagi, Dolat Rayat dan Merdeka, Brama Gintings , Wasek LSM KCBI Karo, Thamrin Surbakti, Manager Pengairan Brema Sitepu serta Ass Manager Pengairan Tuah Gintings.
Selanjutnya, Ketua KSM LSM KCBI Kec Mardingding, Mifftahudin Ginting, Manager Investigasi Dates S Sinuraya, Anggota Korwil Sumut Aceh, LSM KCBI, Landro Siregar, Ketua Satuan Pelajar Dan Mahasiswa (SAPMA) LSM KCBI Karo, Aditya Armi Yudha Tarigan, Minggu, (9/12/2018), kepada sejumlah Wartawan, di Kabanjahe, Kab Karo.
Dijelaskan, sesuai data yang dikumpulkan 2 tahun belakangan ini, item-item kegiatan paling menonjol sarat KKN di lingkup PUD Kab Karo, adalah “Proyek Irigasi” yang dikordinir Bidang Pengairan Dinas PUD Kab Karo. Menurut mereka, hal tersebut perlu ditelaah kembali .
“Sesuai data yang kita himpun, hampir seluruh kualitas Irigasi yang dibangun antara Tahun Anggaran (TA) 2016 Dan TA 2017, terpantau kurang bermanfaat bagi rakyat petani. Sementara, kita ketahui, Presiden Jokowi sangat menggalakkan system mendongkrak Produksi Pangan.
Beberapa wilayah Kecamatan yang didata jajaran LSM KCBI Karo, meliputi Wilayah Kec Berastagi, di Desa Doulu, Wilayah Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Payung, terutama wilayah Kecamatan Lau Baleng, Kec Mardingding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumut.
Tersendatnya manfaat Irigasi tersebut turut dilandasi minimnya aktifitas survey oleh pihak Bidang Pengairan PUD Karo ke sejumlah area Irigasi yang telah dibangun sebelumnya dalam upaya pemanfaatan Dana Rutin Perawatan Irigasi bersumber Dana dari APBD TA 2016, 2017 dan 2018,” tukas para aktifis KCBI tersebut secara bergantian.
Secara khusus, Sekretaris PC LSM KCBI Karo, Lamhot Situmorang Pande, Minggu, (09/12/2018), sekira pukul 11. 00 Wib, menjelaskan, bahwa minimnya kualitas fisik yang hingga berdampak rendahnya manfaat didapat rakyat dalam mewujudkan sucsesnya “Program Swasembada Pangan” gagasan Presiden Jokowi difaktori beberapa hal.
“Faktor utama, bahwa Pemerintah Kabupaten Karo, dalam hal ini, Bupati Karo yang terhormat Bapak Terkelin Brahmana, SH, terpantau selama ini, Minim Pro Pemerintah Pusat akan beberapa program yang dilancarkan pihak RI Satu melalui Kementerian terkait, sejak Tahun 2015.
Salah satu Bidang Ke-Puan yang bersentuhan langsung dengan Petani adalah “Pengairan”.Terkhusus di Kab Karo, terutama di Dinas PU, salah satu Bidang yang manfaat item kegiatan proyeknya terkesan abu-abu adalah Bidang Pengairan, apalagi yang kegiatannya ranah PPK Helmin Sitepu, patut diduga minim kualitas.
Sesuatu yang menjadi catatan khusus bagi kami LSM KCBI Se-Sumut dan Aceh, terutama KCBI Karo, berkaitan realisasi Dana Rutin perawatan Irigasi di PUD Karo, selama 20 Tahun belakangan ini sama sekali tidak pernah terpublikasi meliputi berapa jumlah biayanya dan area Irigasi sebagai objek yang dirawat,” tegas Lamhot SP.
Lanjutnya, justru itu, ucap sosok yang juga figur Pimpinan “Jokowi Presidenku” Kabupaten Karo, Sumut itu, Kabid Pengairan Dinas PUD Karo tersebut dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di beberapa objek Kegiatan Irigasi TA 2016 Dan 2017, Helmin Sitepu, diminta wajib Transfaran dalam Tupoksinya.
Mereka berdua sudah terdeteksi main-main dengan “Uang Rakyat”, tukas Lamhot S yang merupakan salah satu oknum Timsus (Tim Khusus) dari Grup Pemerintah Pusat itu, maka tidak ada alasan, kedua sosok tersebut wajib masuk dalam “Agenda Sasaran” karena terkategori telah merongrong “Program Swasembada Pangan” di Karo.
“Silahkan mereka mengandalkan “Power” oknum tertentu dalam mempreteli kelangsungan Program Khusus Pemerintah Pusat. Tapi jangan coba-coba menginjak Kebenaran, dalam kelangsungan berbagai Program Pusat yang sesungguhnya “Pro Rakyat”. Jika hal itu terjadi, saya pastikan rata semua, mau siapapun pem-Back-Up nya.
Dalam kesempatan ini juga, saya menghimbau kepada seluruh warga Sumut dan Aceh, terkhusus di Daerah Karo, yang berprofesi sebagai Petani Cocok Tanam Padi, agar melaporkan kondisi Irigasi di Wilayahnya masing-masing yang terdeteksi minim manfaatnya. Silahkan kirim ke Halaman LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia Karo.
Sejak terbitnya berita ini, kami juga akan menindaklanjuti total anggaran yang digunakan Dinas PUD Karo, Bidang Pengairan, terutama Dana Rutin Perawatan selama 3 (Tiga) Tahun Anggaran belakangan ini. Dalam hal ini, KCBI tidak akan menerapkan metode tertutup terhadap rakyat, kita tetap seperti biasa, apa adanya dan Vulgar, mohon dicatat statemen kami,” tutup Lamhot S.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengairan Dinas PUD Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Eva Sembiring ST, dan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah Proyek Irigasi TA 2016 Dan TA 2017, di Dinas PUD Karo Bidang Pengairan, Helmin Sitepu, berkali-kali hendak dikonfirmasi sejumlah Tim Kontrol Sosial (LSM Dan PERS Tidak Behasil. (Red-007-Andres 766hi/Frans Nyco).
