JaringanNews, Tapsel – Sekretaris Perkumpulan Masyarakat Demokrasi empatbelas H.M Nezar Djoeli mempertanyakan kinerja penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan atas maraknya Alat Peraga Kampanye salah satu Pasangan Calon Bupati wakil Bupati Tapsel 2020 yang sengaja dipasang dengan posisi berdekatan dengan baliho gambar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tapsel.
Nezar mengatakan, dirinya sangat menyayangkan terkait adanya tanda gambar dari salah satu paslon yang mengikuti kontestasi dalam pilkada Tapsel 2020, yang berada di jalan lintas Sumatera dengan posisi berdekatan atau bersebelahan dengan gambar baliho yang didalamnya terdapat gambar dari masing masing pimpinan instansi pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Selatan .
“Pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sepertinya tidur alias tutup mata dalam menyikapi tanda gambar yang tidak memiliki kapasitas seperti yang terdapat di tikungan Desa Parsabolas Kecamatan Angkola Timur. “Kata Nezar kepada wartawan Senin (09/11) malam.
Lanjut Nezar, yang juga anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2014-2019 ini menyebutkan, gambar tersebut terlihat jelas bahwa di dalam foto itu ada Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu bersama Forkopimda didalam Baliho dan disebelahnya terpasang APK salah satu paslon nomor urut 2 dan ini merupakan pelanggaran dalam pilkada tahun 2020.
“Dengan adanya foto tersebut patut kita duga dan menafsirkan bahwasanya paslon 02 didukung oleh pemerintahan yaitu kepala daerah yang sedang berkuasa saat ini di Kabupaten Tapanuli Selatan. “Pungkasnya.
Sebagai lembaga masyarakat dengan Jargon “Menghempang Tirani Kekuasaan” Perkumpulan Masyarakat Demokrasi empatbelas meminta kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan agar menindaklanjuti hal tersebut dan bekerja sesuai aturan serta bersikap netral agar demokrasi pada pilkada tahun 2020 tidak terciderai.
“Untuk itu saya meminta kepada Bawaslu dan KPU agar selalu bersikap netral terhadap apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pilkada terutama terhadap pasangan calon kepala daerah dalam mensosialisasikan diri mereka melalui alat peraga kampanye dilapangan. Jika memang APK baik dari paslon 01 dan 02 menyalahi aturan, kita minta segera ditindaklanjuti, “tutupnya.
(GB)
