Medan

Komisi IV DPRD Kota Medan Rekomendasikan Pemko Bongkar Penutup Parit dan Tembok di Jalan Ringroad

Jaringannews.com, Medan – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DDPRD) Kota Medan, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga yang keberatan atas dibangunnya tembok  dan parit yang terletak di Jalan Ringroad / Industri kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan  Sunggal, Senin (13/7/2020) diruang rapat komisi IV lantai 3 Gedung DPRD Kota Medan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Antonius D Tumanggor (Fraksi PDIP), Edy Eka Suranta S Meliala (Wakil Ketua) fraksi Gerindra, Burhanuddin Sitepu (Sekretaris) dari Fraksi Demokrat, beserta anggota yakni Daniel Pinem (dari Fraksi PDIP), Dedy Aksyari Nasution (Fraksi Gerindra), Dame Duma Sari Hutagalung (Fraksi Gerindra), Syaiful Ramadhan (PKS), Edwin Sugesti Nasution (PAN), Sukamto (PAN), M.Rizki Nugraha (Golkar), Antonius D Tumanggor (NasDem) dan Hendra DS (Hanura.

RDP terkait masalah bangunan yang akhirnya menyeret Rosma br Sinurat menjadi bermasalah hukum karena dilaporkan oleh Gunaran alias Acai, telah membuat kuasa hukum nya, Robert Sihotang, SH.,MH dan Jakon Tinambunan, SH meminta keadilan dan kebenaran atas tuduhan yang seolah diduga sudah direncanakan oleh Gunaran bersama Kuasa Hukumnya saat itu.

Rapat RDP ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas PU, Dinas DPKPPR Kota Medan, Satpol PP Kota Medan, Camat Sunggal, Lurah Tanjung Rejo dan kuasa hukum Gunaran, Hendrik D Sitompul, SH.,MH. Rosma Br Sinurat melalui kuasa hukumnya menjelaskan, bahwa selama ini (11 tahun) klien nya sudah menanami tanah yang diketahui adalah milik Pemko Medan dengan tanaman ubi dan mangga.

Dan diakui juga bahwa selama ini klien nya tidak pernah mengakui bahwa tanah yang dia kerjakan adalah miliknya atau tidak pernah ada upaya untuk memiliki tanah tersebut. Kecuali murni untuk menami saja. ” Kebetulan tanah seluas 5,27 meter x 23 meter tersebut tepat  di depan rumahnya dan agar tanah tetap terawat dan indah sesuai konsep kota Medan, klien kami pun secara iklas menanami tanah yang masuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan berbagai tanaman hijau, sebelum akhirnya, pihak Gunaran alias Acai mengklaim bahwa lahan yang tepat berada didepan rumah Rosma br Sinurat adalah tanah miliknya sesuai bukti  kepemilikan dan surat dari Bupati Deliserdang yang dimilikinya.

Robert Sihotang meminta hasil dari rapat RDP yang dilaksanakan, kiranya Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan agar mengeluarkan keputusan yang bijaksana dan agar semua masyarakat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi pada kliennya tersebut.

” Kiranya nanti, Bapak Ketua Komisi IV dan anggota dewan yang terhormat, dapat membuktikan apa sebenarnya yang terjadi dibalik permasalahan yang dialami oleh klien kami, apalagi  sesuai putusan Inkrah perdta dari PN Medan yang mana jelas disebutkan bahwa tanah yang diperkarakan tersebut adalah bukan milik perseorangan namun milik pemko Medan yang merupakan kelebihan dari hasil pembangunan pembuatan Jalan Ringroad saat itu,” terangnya.

Robert juga mengganggap Lurah dan Camat sengaja membiarkan asset Pemko Medan tersebut jatuh ke tangan orang lain. Mendengar itu, Paul Mei Anton Simanjuntak langsung meminta kepada Kabid Penataan Bangunan  dan Lingkungan, Ashadi cahyadi Lubis, ST.,MT untuk menjelaskan proses perizinan pembuatan bangunan di sekitar objek yang dipermasalahkan tersebut.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan ini juga meminta kepada Dinas PU Kota Medan dan Dinas DPM-PTSPS Kota Medan memeriksa kembali perizinan yang diketahui telah dimohonkan oleh Gunaran alias Acai.

Menjawabnya, Kabid Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ashadi cahyadi Lubis mengatakan sudah  mengirimkan surat peringatan pertama kepada pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan bangunan.

” Kami melihat ada pembangunan tiang cor, ada pengecoran diatas parit, adanya material bangunan. Namun sesuai data yang ada sama kami, bahwa tanah yang dimaksud objek yang berada diluar badan jalan dan tidak pernah diganti rugi oleh pemko Medan, sehingga kesimpulannya bahwa ijin tetap kami proses kecuali ada surat keberatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti dari Pengadilan Negeri, dari kepolisian dan dari kejaksaan Negeri. Jika salah satu dari lembaga resmi itu ada menyurati kami maka proses pengurusan izin akan kami tunda, namun bukan kami tolak,” terangnya.

Berbeda dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Lase kabid dari DPM-DPM-PTSPS Kota Medan mengatakan pihaknya tidak ada melihat dari asal usul status tanah, saat dipertanyakan status asal usul tanah yang dipermasalahkan apakah status Jalan Negara atau Sumut.

Mendengar itu, Paul Mei Anton Simanjuntak mempertanyakan selama ini tidak adanya koordinasi Pemko dengan dinas instansi terkait yang membuat semua berantakan. Kata Paul, sudah banyak contoh akibat kurang koordinasi, saat hendak dilakukan pembongkaran tiba-tiba sudah ada warga yang mengaku sebagai pemilik.
“Kita harus berkoordinasi dan macing satu dan yang lain, agar bisa menjadi kota Idaman dan akhirnya kota Medan akan mendapat Adipura,” terang Paul.

Dame Duma Sari Hutagalung dari fraksi Gerindra kota Medan mempertanyakan pengecoran parit yang sedang dilakukan oleh pihak Gunaran. Sementara diketahui, pihak Gunaran selama ini telah mengklaim tanah yng sedang berperkara tersebut adalah miliknya. ” Saya mau tanya, apakah parit yang saat ini sedang dicor juga merupakan milik dari pihak Gunaran. karena lahan itu seperti yang diakui oleh Gunaran akan dibuat menjadi lahan parkir usaha nya, apakah ini di izinkan dan di benarkan,” tanya Duma.

Sementara itu, Antonius Tumanggor dari Fraksi NasDem Kota Medan mengatakan, sebegitu mudahnya, tanah yang merupakan asset dari Pemko Medan diperjual belikan. ” Jangan permainkan tanah negara,” tegasnya.

Meskipun sempat terjadi ketegangan dan beda pendapat antara kuasa hukum dari Rosma br.Sinurat yakni Robert Sihotang dengan kuasa hukumnya dari Gunaran alias Acai yakni Hendrik D Sitompul, Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan bahwa untuk permasalahan hukum dan keabsahannya menurut Undang-Undang Agraria, bukan kounterpart nya komisi IV, namun bisa saja akan dilakukan rapat gabungan dengan memanggil pihak BPN.

” Kalau RDP kali ini, kita khusus membahas terkait bangunannya yang kami anggap menyalahi dan harus dievaluasi kembali, terlepas dari permasalahan hukum yang sedang beproses saat ini,” terang Paul.

Selanjutnya, akhir dari RDP tersebut, Komisi IV DPRD Kota Medan mengatakan merekomendasikan agar segala bentuk perbangunan yang ada dilakukan diatas tanah yang berperkara tersebut agar dibongkar.

Seperti yang diutarakan oleh Antonius Tumanggor usai mengikuti pelaksanaan RDP mengaku, komisi IV, telah melakukan rapat yang isinya merekomendasikan agar segala bentuk pembangunan yang sudah dilakukan di Jalan Ringroad / Industri untuk dibongkar.

“Rekomendasi dari Komisi IV atas hasil RDP terkait bangunan tadi, diketahui dari ketua Komisi IV DPRD Medan agar bangunan yang ada segera di bongkar habis,” pungkas wakil rakyat dari dapil I Kota Medan ini. (Gb)

pasang iklan disini
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Baru update

To Top