Tanah Karo

KCBI Pusat “Respon” Laporan TKW Terjebak Sesat

JARINGANNEWS|BANTEN-Ketua Umum LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (Ketum LSM KCBI), Joel B Simbolon, S.Kom, melalui Ketua Bidang Departemen Ketenagakerjaan LSM KCBI, Halasan Sinabutar, Rabu, (21/11/2018), menerima pengaduan masyarakat tentang pemberangkatan TKW Non Prosedural, alias ilegal.

Kepada Kabid Departemen Ketenagakerjaan LSM KCBI, orang tua Pekerja Migran Indonesia (PMI), menerangkan bahwa anaknya yg telah “Finish” kontrak bekerja di luar negeri, tidak diperkenankan kembali ke NKRI oleh pihak agency. Oknum TKW yang ditahan, justru dipekerjakan lagi ke majikan baru yang sebelumnya tidak tertuang dalam kontrak.

Sejak beraktifitas di tempat kerja yang baru, oknum pekerja tersebut diinformasikan tidak merasa tenang, karen selalu mendapat tekanan dan perlakuan kasar serta  intimidasi dari majikan barunya. Peristiwa miris inilah yang dilaporkan orang tua keluarga PMI kepada LSM KCBI Pusat.

“Setelah Tim menerima laporan, kamipun menindaklanjutinya dan mengumpulkan berupa bukti, bukti pendukung. Alhasil, data yang kita temukan mengindikasikan bahwa pembrangkatan Pekerja Migran Indonesia itu ternyata “Non Porosedural” atau lazimnya disebut “illegal”.

Sesuatu yang menjadi momok besar dalam pemberangkatan tersebut bahwa nama saat penerbitan paspor ditemukan berbeda. Nama tertulis di E-KTP yg diterbitkan Dinas Kependudukan Serang, Prov. Banten adalah Masriyah, sementara nama di Paspor tercantum “Pipih sopiah”. Nah, hal inilah yang direashkan keluarga bakal sulit pulang ke NKRI.

Pihak keluarga sangat bermohon kepada pihak kita (LSM KCBI Pusat), bagaimana caranya biar oknum PMI (TKW-red) dapat kembali ke Indonesia sehingga dapat berkumpul dengan anak-anaknya serta seluruh keluarganya seperti sediakala,” ujar Halasan Sinabutar, diamini Ketum LSM KCBI Pusat, Joel B Simbolon, S.Kom, kepada Jaringannews.com, Rabu, (21/11/2018).

Dikatakan, pihaknya sebagai Lembaga penerima pengaduan masyarakat, menekankan kiranya yang  terlibat dalam pemberangkatan pekerja migran tersebut,  agar bersikap koperatif dalam pemulangan PMI. Karena pemerintah Indonesia telah melakukan moratorium untuk tenaga kerja informal ke Negara Timur Tengah, umumnya ke Arab saudi.

Lanjutnya, pihak perusahaan dan pihak sponsor daerah seperti saudari ibu Maryati,  agar juga turut bertanggungjawab dalam pengembalian tenaga kerja tersebut. Termasuk pihak sponsor dalam, atas nama Amir yang bertindak menyerahkan TKW kepada pihak Perusahaan, agar tidak menghindar dari dituasi miris ini.

Karena pihak perusahaan sedang ditahan pemerintah guna proses hukum berlaku demi mewujudkan pertanggungjawaban sebagai upaya tindakan solusi dalam mengatasi kondisi miris yang dialami PMI di negeri orang.  Haslan juga menekankan kiranya seluruh pihak-pihak yang sebelumnya turut ambil bagian dalam pemberangkatan PMI tetap komitmen dalam pertanggungjawaban.

“Dalam kesempatan ini, kami juga meminta pihak instansi terkait umumnya pihak imigrasi  yg ada di Negara tercinta ini agar mematuhi Peraturan Pemerintah dalam penerbitan “Paspor” guna antisipasi pemberangkatan tenaga kerja ilegal.

Belakangan ini, jajaran LSM KCBI, baik di Pusat, Provinsi dan Daerah telah banyak menerima laporan dan fakta-fakta lapangan berkaitan pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Dalam hal ini, diharap kiranya pihak Pemerintah Daerah turut melakukan pengawasan Full soal penerapan peraturan dan UU dalam implementasi Program program pemerintah pusat berkaitan ketenagakerjaan. (WP-Kor –Lamhot Situmorang / Agus Sitohang ).

pasang iklan disini
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Baru update

To Top