Jaringannews.com Batubara – Fraksi PAN DPRD Batubara memberikan pendapat akhir terhadap nota Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dan pengambilan keputusan serta penandatanganan bersama pada hari Selasa, 30 Juni 2020 lalu.
Dalam pandangan nya fraksi PAN yang dibacakan oleh Anggota DPRD Supreyetno dari dapil 5 Sei Suka terhadap poin-poin tentang kinerja Dinas Sosial Batubara meminta agar melakukan pengawasan dan mengevaluasi setiap kinerja pendamping PKH agar mendata ulang masyarakat yang selayaknya berhak menerima bantuan PKH di Kabupaten Batubara.
Sebagaimana yang dimaksud dalam penyampaian pendapat Fraksi PAN terkait laporan LKPJ tahun 2019 yang merekomendasikan bantuan PKH kepada salah satu desa yang dinilai layak menerima bantuan namun tidak ada tanggapan dan realisasi dari dinas sosial Batubara hingga kini tahun 2020.
Selain itu tentang berita-berita miring terhadap kinerja Kadinsos yang disebut – sebut kurang maksimal, seperti pengawasan penyelenggaraan E-Warung. Serta kurangnya dalam pengendalian kondisi sosial di tengah masyarakat yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta terdapat kelebihan anggaran menjadi sorotan banyak pihak.
Maka dari itu Fraksi PAN dalam penyampaian pandangan nota pendapat akhir menyampaikan kepada Bupati Batubara Ir Zahir M.Ap terhadap penilaian kinerja pengawasan Kepala Dinas Sosial Batubara, Ishak Liza untuk di evaluasi dan bila perlu dicopot dari jabatannya demi kemaslahatan hajat hidup masyarakat Batubara terkait penanganan pengadaan dan pendataan bantuan sosial di Kabupaten Batubara agar benar-benar tepat guna dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya (14/7/) terkait dugaan Kadis Sosial terkesan tebang pilih dan luput dari pendataan pihak penerima manfaat bantuan sosial, Kepala Dinas Sosial Batubara, Ishak Liza memilih bungkam atau tidak menjawab sama sekali. (Helmi)
