Jaringannews.com – Medan, Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dari daerah pemilihan Sumut IV (Serdang Bedagai-Tebing Tinggi) berang melihat pengerjaan saluran irigasi sepanjang 1,2 Kilometer yang dibangun dengan menggunakan APBD Tahun Anggaran 2019 yang berada di Desa Dame, Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
Pasalnya, irigasi yang menghabiskan dana Rp2,5 miliar lebih itu terlihat kurang memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan kondisi fisiknya sudah ada yang retak, pecah dan jebol.
“Pembangunan irigasi ini uangnya tidak sedikit, menghabiskan dana Rp2,5 miliar. Seharusnya dengan dana sebesar itu saluran irigasi ini kuat dan kokoh, tidak rapuh seperti ini. Coba lihat ini sudah retak dan campuran bahannya seperti kurang semen. Bahkan sudah ada yang jebol. Ini tidak bisa dibiarkan. Siapa pemborongnya,” kata Anggota Tim Kunker DPRD Sumut Dapil IV, Delpin Barus dari Fraksi PDI Perjuangan saat meninjau lokasi pembangunan irigasi di Desa Dame, Kecamatan Dolok Masihul, Kamis (9/7/2020) bersama Ketua TIM Kunker DPRD Sumut Dapil IV, Dimas Triadji dari Fraksi Partai NasDem dan anggota dewan lainnya Misno Adi Syahputra dari Fraksi PKS, Azmi Y Sitorus dari Fraksi Partai Gerindra dan Loso dari Fraksi Nusantara/PKB. Hadir juga Ketua tim monitoring OPD Pemprovsu yakni Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Abdul Haris Lubis, Kepala UPT Dinas PSDA, Kepala UPT Dinas Pendidikan Sergai-Tebing.
Delfin juga menjelaskan, setiap proyek pengerjaan yang langsung menyentuh masyarakat seharusnya dikerjakan sesuai dengan kualitas, mutu yang sudah ditentukan dan pemerintah bersama pihak ketiga pemenang tender harus menerangkan kepada masyarakat bahwa didaerah tersebut akan dibangun saluran irigasi sawah. Sehingga tercipta diskusi kecil antara masyarakat dan pemerintah sebelum membangun kondisi fisik irigasi.
“Yang akhirnya mengetahui seperti apa saluran irigasi yang dibutuhkan masyarakat. Tidak seperti ini, kita juga menemukan kondisi pintu airnya yang sudah macet dan tidak bisa ditutup. Selain itu ada juga kita temukan pipa yang dipasang dengan menjebol dinding tembok irigasi yang langsung mengarah ke sawah. Kita tidak tahu apa fungsi pipa ini. Apakah untuk membuang air dari sawah ke irigasi atau air dari saluran irigasi ini yang mengalir ke sawah,” cetus Delfin.
Karena itu, lanjut Delfin, pihaknya meminta agar Kepolisian Daerah (Polda) atau Kejaksaan Tinggi Sumut harus melakukan audit investigas terhadap kondisi fisik bangunan saluran irigasi ini. “Sebab baru 1 tahun dibangun, kondisinya sudah ada yang rusak,” ketusnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunker DPRD Sumut Dapil IV, Dimas mengatakan bahwa pihaknya sangat merasa miris dan kecewa terhadap pengerjaan proyek irigasi saluran sawah ini yang terkesan asal jadi. Padahal anggaran yang dihabiskan sangat besar.
“Kita telah menulusuri saluran irigasi sawah ini yang panjangnya kurang lebih 1,2 KM. Sudah ada keretakan bahkan jebol di dinding bangunan, selain itu juga ada lapisan atas bangunan irigasi yang pecah serta. Sementara bangunan ini baru tahun 2019 lalu dikerjakan. Maka dari itu, temuan kita ini akan dimasukkan dalam laporan untuk disampaikan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melalui rapat paripurna DPRD Sumut nantinya,” tegasnya.
Ditempat yang berbeda, Tim Kunker DPRD Sumut Dapil IV juga merasa berang saat meninjau pembangunan 2 unit Ruang Kelas Baru (RKB) TA 2019 dengan Pagu anggaran sebesar Rp453 juta di SMA Negeri 1 Dolok Masihul yang penyelesaian pembangunannya pada 30 November 2019.
Dilokasi tersebut, Tim Kunker DPRD Sumut Dapil IV menemukan kondisi pintu ruang kelas yang sudah retak dan tiang bagian dalam ruangan kelas yang retak.
Anggota TIM Kunker DPRD Sumut Dapil IV, Delfin Barus mengatakan bangunan yang dibangun ini adalah ruang kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar yang digunakan setiap hari. Harusnya pihak ketiga pemenang tender yang mengerjakan bangunan ini menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan standar kualitas mutu yang sudah ditentukan.
Karena, lanjut Delfin, pembangunan RKB 2 unit ini menelan biaya ratusan juta rupiah yang diperuntukkan untuk proses belajar mengajar. Jika dibedakan dengan kondisi bangunan Rumah Tahfidz yang ada di Desa Siderejo Kecamatan Dolik Masihul sangat jauh berbeda.
“Rumah Tahfidz di Desa Sidorejo itu dibangun dengan anggaran Rp300 juta. Kondisi bangunannya jauh lebih baik dari RKB SMA 1 Dolok Masihul ini yang anggarannya berkisar Rp453 juta. Kenapa bisa seperti ini Pak Ka UPT?,” tanya Tim Kunker DPRD Dapil IV kepada Kepala KUPT Dinas Pendidikan Sumut, Yahdi Simatupang.
Mendengar pertanyaan Tim Kunker DPRD Sumut, Ka UPT Dinas Pendidikan Yahdi Simatupang berjanji akan mencari solusinya. “Akan kita rapikan segera Pak. Akan kita rapikan,” ujar Yahdi.
Hal senada juga dikatakan Ketua Tim Kunker DPRD Sumut Dapil IV Dimas yang mengatakan bahwa pintu RKB yang baru dibangun ini harus segera dicari solusinya.
“Ini anggarannya besar, kenapa kondisi daun pintunya sudah retak, padahal baru dibangun. Berarti kualitas pintunya yang tidak sesuai. Pak Ka UPT Dinas Pendidikan harus segera berikan solusinya,” ujar Dimas.
Sementara ditempat lain, Tim Kunker DPRD Sumut Dapil IV juga meninjau bangunan bronjong kiri dan kanan badan Sungai Krapuh sepanjang 15 meter dan 18 meter dan pintu air serta rumah jaga dikawasan Pekan Kemis Kecamatan Dolok Masihul dengan pagu anggaran Rp1.7 miliar.
Ditempat ini, Tim Kunker DPRD Sumut Dapil IV menemukan adanya lahan yang ditanami pohon ubi oleh masyarakat. Sementara lahan tersebut seharusnya area persawahan karena sudah dibangun bronjong dan pintu air beserta rumah jaganya untuk area persawahan.
“Ini kenapa ada ladang ubi. Seharusnya lahan ini adalah area persawahan. Pemprovsu sudah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun bronjong dan pintu air beserta rumah jaganya ini khusus untuk persawahan. Apakah kalian tidak menegur masyarakat bahwa lahan ini adalah area persawahan. Kedepan Kepala UPT beserta pengawas lapangan harus memberikan arahan dan teguran kepada masyarakat bahwa lahan ini harus ditanami sawah tidak boleh pohon ubi,” tanya Tim Kunker DPRD Sumut Dapil IV kepada Kepala UPT Dinas PSDA saat meninjau lokasi.
Dimas mengatakan bahwa sesuai harapan dan cita-cita Gubsu bahwa Pemprovsu memfokuskan pada ketahanan pangan, agar Sumut bisa meningkatkan kuantitas produksi beras dan menjadi daerah swasembada pangan.
Dilokasi lain, Tim Kunker DPRD Sumut Dapil IV juga meninjau pembangunan Rumah Tahfidz Qur’an yang berada di Desa Siderejo Kecamatan Dolik Masihul. Dilokasi ini, anggota dewan Sumut melihat bangunannya sudah digunakan untuk proses belajar mengajar Tahfidz Qur’an dan terlihat para santri Tahfidq sedang belajar. (Gb)
