Tanah Karo

Sumur Bor “Illegal” di Karo Perlu Ditelusuri

Salah satu grup pegiat tambang diduga illegal di karo ketika melancarkan aktifitasnya. Foto JN | Brama G.

TANAH KARO – JARINGANNEWS | Meningkatnya pembuatan Sumur Bor Illegal dalam memenuhi kebutuhan kuota air bersih sektor rumah tangga di Tanah Karo, Sumut, khususnya di seputaran Kecamatan Kabanjahe dan kecamatan lainnya perlu ditelusuri kembali melalui penerapan metode “re investigasi” dan evaluasi serta penentuan kesimpulan berdasarkan analysis yang mengacu pada aturan berlaku.

Secara logika, maraknya praktek pengeboran air tanah, tidak lain guna mendapatkan air bersih untuk kalangan pribadi yang sebagian besar dijadikan untuk usaha industri. Namun, fakta lapangan, tanpa disadari “Multi Problem” di lingkup kehidupan masyarakat telah tertanam benih potensi risiko 2 (Dua) sektor, yakni  Sektor Kesehatan dan Sektor Bencana, seperti amblas area lingkungan permukiman.

Ini dicetuskan Sekretaris Koordinator Wilayah Sumut Aceh LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (Sekorwil-PP LSM KCBI), Lamhot Situmorang Pande, kepada sejumlah Wartawan, Minggu, (29/9/2018), sekira pukul 16.00 Wib, di Jalan Jamin Gintings Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumut. Menurutnya, maraknya praktik pengeboran dugaan illegal air tanah di karo diduganya dampak konspirasi.

Dikatakan, aktifitas tersebut dipridiksi bakal jadi ‘Bom Waktu’ jika tidak sedini mungkin disikapi oleh pihak berwenang dari jajaran Pemkab Karo. Lamhot menekankan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)  Pemkab Karo tidak melestarikan budaya teledor atau sengaja membangun tatanan konspirasi yang muaranya berujung derita warga bumi turang (Tanah Karo).

Alasannya, tukas Lams lagi, dari ribuan titik mata air milik pribadi di Kabupaten Karo, Provinsi Sumut, terkhusus di area Kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Tigapanah dan Merek, dinyatakan diuga keras tidak memiliki izin dari Pemerintah saat pelaksanaan pengeborannya. Data yang dihimpunnya dari 5  wilayah Kec itu, tercatat hampir 2000 KK pennguna sumur bor air tanah diduga illegal.

“Menyikapi kondisi ini, kita sangat mengharapkan Bupati Karo, Bapak Terkelin Brahmana, agar segera bertindak  untuk menelusuri para pengguna air bersih dari hasil sumur bor tanpa izin tersebut. Harapan ini kami tegaskan bukan semata agar warga membayar kewajiban, melainkan,  agar SKPD terkait dan Bupati Karo melakukan Tupoksinya dengan benar.

Adapun tupoksi dengan benar tidak lain mengikuti aturan dan perundang-undangan berlaku guna menjamin kesehatan dan meminimalisir bencana yang berpotensi dapat terjadi secara tiba-tiba ditengah warga. Karena metode kerja pegiat bor diduga illegal yang saya lihat main hantam kromo saja. Disamping pengujian kadar airnya fiktip karena tidak miliki  perangkat  “Parameter” , kajian lingkungannya`pun Nihil.

Padahal aturan mainnya  sudah jelas dalam amanah Pasal 67 Ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2008, Tentang Air Tanah dan Keputusan Menkes RI No.907/Menkes/SKVII/2002, tentang standar baku air tanah untuk layak dikonsumsi  warga. Jika dirunut dari aturan dan UU ini, warga sudah selayaknya berada di grafik hidup sehat sekalipun kondisi ekonominya kategori dibawah standart,” ujar Lams.

Lanjutnya, terkhusus dengan situasi membludaknya dugaan sumur bor illegal di wilayah Kecamatan Kabanjahe, Karo, figur aktifis LSM dan Wartawan yang diketahui ex Ketua Bidang Diklat  ”PA & LH” (Pencinta Alam & Lingkungan Hidup) Sibayak, Link Koordinasi TNI, Kemenkes RI dan Kementerian LH, pada  20 tahun silam tersebut menyatakan bahwa tim nya telah menganalisa faktor membludaknya sumur bor dugaan illegal.

Dikatakan, kesimpulan dari hasil analysis persi Tim Sus`nya, bahwa faktor utama maraknya pembuatan sumur bor air di wilayah huniannya (Kec Kabanjahe) itu, erat kaitannya adanya dugaan praktik KKN di lingkup pihak berkompeten saat merealisasikan anggaran dari APBN dan APBD dalam pembangunan sarana air bersih secara berkala berbiaya ratusan Milyar.

“Perlu saya jelaskan, secerdas apapun pihak berkompeten menyembunyikan penggunaan anggaran yang sumber biaya nya sebagian besar dari uang rakyat itu dan setangguh apapun pondasi dugaan aksi konspirasi yang terbangun, secara ilmu pasti, pada akhirnya rakyat akan menjawabnya melalui “potret fakta kehidupan”  yang mengindikasikan dinamika penderitaan dampak korupsi anggaran.

Catatan dari lapangan yang kami temukan, laporan pihak berkompeten berkaitan penggunaan anggaran  pembangunan sarana air bersih untuk wilayah Kec Kabanjahe, menunjukkan bahwa sejak 2 (Dua) tahun silam (bulan Nopember 2016) seluruh kelurahan dan desa di area Kecamatan Kabanjahe, dinyatakan Telah  Dialiri  Air Bersih Full  1 X 24  Jam  Setiap Harinya.

Justru itu, dalam kesempatan ini, kita tetap komitmen menunggu hasil akurat penelusuran Bupati Karo, bapak Terkelin Brahmana soal faktor membludaknya pengeboran sumur bor khususnya di wilayah kecamatan kabanjahe, sekaligus kita menanti konsep penerapan system yang bakal dilakukan dalam menyikapi ribuan warga karo yang telah mengkonsumsi “Air Tanah” Non Status itu.

Selanjutnya, kita juga sangat mengharapkan bentuk upaya yang akan diterapkan ketika hasil survey timnya menemukan cekungan pada permukaan tanah di wilayah permukiman masyarakat, khususnya warga di sekitar sumur bor di seputar Kec kabanjahe. Kembali saya tegaskan, jika beliau (Bupati) main-main dengan masyarakat, maka, hukumnya, dipastikan akan ‘MAIN’ dengan ‘RAKYAT’. Salam hangat buat Distamben dan Dinas KLH Karo,” tutup Lamhot SP.

Hasil pumpunan wartawan, Minggu, (1/10/2018), salah seorang dari pegiat bor sumur diduga illegal di karo, inisial Julq warga seputar Jln Uka Kabanjahe, Karo, Sumut, kepada sejumlah kru media, mengamini penjelasan Lamhot Situmorang, soal maraknya giat pengeboran ilegal (Tambang Gelap), karena tudingan Lamhot SP merupakan bagian yang dilakoninya selama bertahun tahun di kec kabanjahe.

“Perlakuan illegal ini bukan cuma saya kok bang, tapi hampir 20 grup penambang diduga liar yang di karo, khususnya di area kabanjahe yang rutin melakukan aktifitas guna mewadahi air bersih tanpa status terhadap warga yang melakukan pesanan. Kalau semua ditindak merata, sayapun sangat setuju bang. Biar sekaligus diungkap semua penyerahan symbol tanda takut ke pihak berwajib,” ujarnya enteng. (Kord-JN/Bram/Rendy/Timsus).

pasang iklan disini
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Baru update

To Top