Daerah

Soal Sengketa Tanah Masyarakat Pagurawan, DPRD Batubara Minta Pemkab Segera Selesaikan

JaringanNews,Batubara – Masyarakat Pagurawan yang tergabung dalam kelompok Pagurawan Bersatu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi l DPRD Kabupaten Batubara. Rapat tersebut dalam rangka agenda pembahasan soal kepemilikan tanah yang bersengketa.

Komisi I, Azhar Amri Amk, yang didampingi, Ahmad Fahri Meliala, Syahril Siahaan, dan Sarianto Damanik, di Ruangan Paripurna, Senin (6/9/21) mengatakan, RDP yang digelar ini terkait membahas permasalahan kepemilikan tanah yang diperuntukkan kepada masyarakat selanjutnya digunakan untuk fasilitas olahraga cabang sepak bola kaki.

Turut hadir dalam RDP tersebut, Lurah, Camat Medang Deras, Bidang Hukum dan Pertanahan Batubara, Kabid Perkim, serta Danramil.

Azhar mengatakan, sebelumya tanah ukuran 105 x 60 Meter, sudah di serahkan ke masayakat pada Tahun 2011 lalu oleh ahli waris atas nama Bachtiar Batin berdasarkan musyawarah dan mufakat.

“Tahun 2011 kelurahan pangkalan dodek telah menerbitkan surat bukti kepemilikan terhadap lahan ukuran 105×60 Meter yang diperuntukkan untuk tanah lapang. Dan itu tanah didapati berdasarkan pernyataan bersama antara ahli waris Bachtiar Batin dengan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karenanya, itu dalam rapat kata Azhar, DPRD meminta penegasan dari Pemerintah agar lahan yang sudah diterbitkan hak miliknya menjadi milik kelurahan.

“Nantinya tanah lapang itu, difungsikan sebagaimana mestinya untuk kegiatan olahraga, khususnya Bola kaki,” urainya.

Kedepan, ia berharap supaya tanah lapang digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat hanya untuk olahraga sepak bola.

“Insya Allah untuk anggaran kedepan, akan kita tampung di APBD dalam pembangunan tanah lapang. Apakah itu berupa pagar atau timbunan,”ungkapnya.

Saat ditanyakan, RDP berjalan lancar atau alot, Azhar menjelaskan RDP tidak ada kendala, berjalan tertib dan kondusif serta tetap mematuhi Protokol Kesehatan.

Terakhir, Azhar menegaskan dengan terbitnya surat Pemerintah itu sudah menjadi bukti. Dan apabila ahli waris keberatan itu bisa digugat di pengadilan,

“Sebaiknya Pemkab Batubara segera menyelesaikannya sehingga kedepan tidak terjadi hal yang melanggar hukum. “Tutup Azhar. (,Helmi).

pasang iklan disini
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Baru update

To Top