Tanah Karo

Ketua KSM PP KCBI Brama Ginting : ‘Bangkai Surat’ Ke PPK Bakal “Keramat Berbahaya” Bagi Kadis Budpar Karo.

JARINGANNEWS|KARO –Aroma metode realisasi dana bernilai 5 M lebih bersumber APBD Karo TA  2016 yang tercium wangi korupsi, dipridiksi bakal membangkitkan arwah ‘Bangkai Surat’ menjadi   “Keramat” rintang berat Disbudpar Karo.

Pasalnya, setiap kali KSM Pemantau Pembangunan LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia, (KSM PP LSM KCBI) Berastagi, meminta jawaban surat Bernomor : 10/KSM-PP/KONF/III/2017, Tertanggal 30 Maret 2017 tersebut, selalu berbalas alibi.

“Padahal, sebulan pasca surat tersebut diterima pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten  Karo, dibawah kendali, Ir. Mulia Barus, sudah hampir ratusan kali saya dan Tim Manager dari PC LSM KCBI Karo, meminta jawaban tertulis.

Termasuk Pimpinan Pusat Korwil Sumut Aceh telah mendesak jawaban surat tersebut belakangan ini kepada Ir. Mulia Barus selaku Kepala Dinas. Sebagai bukti bahwa kami selaku Lembaga Resmi sesuai Izin : KEMENKUMHAM RI, telah terbukti.

Faktanya, sebelum kami memaparkan berupa hasil investigasi, terlebih dahulu kami membubuhkan beberapa item ketentuan peraturan dan perundang-undangan sebagai landasan yang kami lakukan,” ujar Brama Gintings, Kamis, (15/11/2018) di Berastagi.

Lanjutnya, dalam surat, pihaknya sengaja menuangkan beberapa item landasan aturan dan UU guna antisipasi minimnya pejabat tertuju tidak memahami aturan berlaku di NKRI. Namun, Ir. Mulia Barus, dan PPK Ir. Toto B, tetap merasa aman.

“Berkaitan poin-poin yang kita pertanyakan, Kadis selama ini mengaku bahwa pada saat itu belum jadi Kadisbudpar. Tapi ketika disinggung soal indikasi korupsi bersama pengungsi, justru dia mengaku bahwa dirinya sudah tidak di Diskoprindag lagi.

Padahal, 7 poin pertanyaan dalam surat kita sangat sederhana, hanya sebatas memperjelas status rekanan dan rincian anggaran serta kesesuaian kualitas fisik dengan ketentuan. Karena amatan Tim, 13 item kegiatan senilai Rp.5,783,814, 174, dipastikan eror total.

Salah satu contoh, renovasi Tugu Jamin Gintings senilai Rp. 650.000.000, dan Pembuatan Atap Open Stage, senilai Rp. 350.000.000, tiba-tiba batal, padahal diinformasikan proses penjaringan penentu rekanan sudah clear,” ujar Brama, Rabu (15/11/2018).

Lagi-lagi menurut Brama, kegiatan yang paling menonjol sarat indikasi korupsi adalah item Renovasi Gedung Kesenian Dan Perlengkapannya, senilai Rp. 1.250.000.000. Buktinya, pagu bangunan bernilai 700-800 juta, tapi rehabnya 1,2 Milyar.

Herannya lagi, ketus Brama, kalimat “dan Perlengkapan” untuk gedung kesenian hanya teory belaka. Paling miris, renovasi yang menelan 1,2 Milar lebih julukan yang sempat istilah “Rumah Hantu” itu, justru berkelanjutan untuk memperkaya pihak tertentu.

Pasalnya, beber Brama, tahun 2017, Ir. Mulia Barus justru mengajukan indikasi aksi korupsi untuk gedung kesenian taman mejuah, bermodus item kegiatan, pekerjaan “Interior” dan “Eksterior” menelan biaya senilai Rp. 623.000.000.

“Jadi, khusus untuk gedung kesenian taman mejuah-juah, sebenarnya hanya mengikuti etika hukum saja sehingga kita sebut diduga korupsi, namun, sesuai faktanya, sudah memang asli korupsi. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena saya dengan Tim (rekan mahasiswa/i jur tekhnik sipil) sudah cek TKP.

Satu hal paling berkesan, biaya membuat “Pondok Walafiat” (Shelter-Red) di area Taman Mejuah-Juah, senilai Rp. 100.000.000, untuk 1 unit, (2 Unit = Rp. 200.000.000). Tapi, untuk membangun satu unit rumah pengungsi Relokasi Mandiri, senilai Rp. 59.400.000, termasuk biaya lahan tapak.

Kalau memang benar-benar ber`ornamen adat karo eksklusiv, bisa diterima akal. Sementara, sesuai fakta, sudah tanduk kerbaunya tidak ada, rongganya tidak jelas, tiang penyanggah retak-retak, ijuk nya pun compang camping alias kriting,” ketusnya.

Hal paling fatal, kilah Ketua KSM PP LSM KCBI, Pengadaan Lampu Jalan Taman Mejuah-Juah senilai Rp. 200.000.000, buktinya, sesuai informasi A1, kegiatan tersebut Double Sumber Dana. Justru itu, pihak PLN sama sekali tidak mengetahui kegiatan itu.

Tambah lagi, cerita sumur bor seniali Rp. 150.000.000, setahu saya, ungkap Brama lagi, pembuatan sumur bor itu untuk mendapatkan air. Tapi realitanya, seminggu pasca selesai langsung hilang air, itupun cair. “Makanya saya pastikan bangkai surat pasti jadi keramat,” tutup Brama.

Sementara, ratusan kali, Kadis Kebudayaan Dan Pariwisata Karo, Ir. Mulia Barus, dikonfirmasi soal temuan ini, selalu beralibi buang badan. Sama halnya dengan PPK Ir. Totok, terkesan bersembunyi dibalik tempurung, sama halnya Kadisbudpar lama, Dinasti Sitepu.

Menguatkan hasil Tim Khusus KSM Pemantau Pembangunan LSM KCBI, Bupati Karo, Terkelin B, SH, turut mencuatkan statementnya di beberapa media cetak, bahwa dirinya sangat kecewa dengan kualitas proyek TA 2016 di Karo

“Ketika jembatan fakta sudah kami buka, bagaimana respon positif pihak YUDIKATIF di Karo,” ujar salah satu Timsus “K-2”. (wp-kor/Andy/Agus Sitohang/Rendy S/Buns/Mitra/ RG/Aditya/Azis/Nico/ Andres-Tim SAPMA-Sipil/Tim Sus Mitra Komando).

pasang iklan disini
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Baru update

To Top