JARINGANNEWS-TANAH KARO|Manager Pemberantasan Korupsi LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI),Kab Karo, Sumut, Bangun B Silalahi, Spr, Kamis, (20/12/2018), menuding keras Kasek SMK Negeri I Merdeka, Kab Karo, Simson Pelawi, bebas hambatan memeras seluruh ortu siswa selama bertahun-tahun.
Menurut Bangun S SPr, aksi kesan pemerasan tersebut ditandai berbagai kutipan-kutipan bermodus kebijakan Komites Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pelajar yang diprakarsai Ketua Torison Ginting. Aksi yang berkesan penjajahan hasil keringat para orangtua pelajar tersebut telah berlangsung sejak 4 Tahun yang lalu.
“Dirunut dari perlakuan Kasek Simson Pelawi dan Ketua Komite Torison Ginting, sejak TP 2014 lalu, mereka ini sepantas dihukum seumur hidup atau dihukum mati, apabila uang yang telah dikurasnya dari seluruh ortu tidak dikembalikan kepada ortu bersangkutan dengan ketentuan metode yang bakal kita ajukan terhadap Menteri Pendidikan.
Karena data yang kita temukan dari salah seorang pengurus inti Komite Sekolah, bahwa Tahun 2014 uang Komite ditetapkan sebesar Rp. 50.000, per bulan untuk tiap siswa SMK dengan ketentuan Dana BOS untuk tiap siswa senilai Rp. 1.000.000, per tahun. Lalu, Tahun 2015, Dana BOS Naik sebesar 20% menjadi Rp. 1.200.000 per tiap siswa per Tahun.
Walaupun Dana BOS telah dinaikkan Pemerintah Pusat pada TP 2015, namun, Kasek SMK N I Merdeka itu, tetap mengutip uang komite sebesar Rp. 50.000, per siswa dalam setiap bulannya. Dalam artian, kebijakan Pemerintah Pusat tidak sedikitpun mempengaruhi beban berat yang ditanggung ortu siswa/i sebelumnya,” tegasnya, kepada Wartawan, Kamis, (20/12/2018), di Kabanjahe.
Malah sesuatu paling menyedihkan bagi pihak orangtua, Kata julukan SPR tersebut, pasca naiknya kucuran Dana BOS Tahun 2015, justru Kasek terdeteksi memanipulasi data siswa/i penerima Bantuan. Selain itu, pihak sekolah turut melancarkan pemerasan bermodus Kelas Unggulan dengan penambahan biaya Rp. 100.000, tiap bulan per siswa.
Lanjut figur penasehat Tim Baret Merah itu, namun warna warni berbagai tindakan sejumlah kontrol sosial, baik dari Pemerhati Pendidikan, Aktifis LSM termasuk Solidaritas Wartawan beruntun menghujani Kasek dan Ketua Komite Sekolah, hingga informasi tersebut menjulang ke ranah pihak-pihak terkait di level Nasional.
“Luar biasa. Kerakusan Kasek dan Ketua Komite pada saat itu, membuahkan aroma sesajen di tingkat daerah khususnya di kabupaten karo, demi terhindarnya dari jeratan hukum. Alhasil, oknum yang sempat dituding Kasek Lindar oleh sejumlah orangtua itu, steril dari tekanan pihak-pihak terkait, khususnya pihak berkompeten dari Inspektorat dan aparat.
Namun, dibalik situasi aksi jajahan yang diduga dilancarkan Simson dan Torison tersebut, menjadi bagian konteks kajian bagi pihak Kemendikbud RI beserta pihak berkompeten lainnya. Terbukti, Pada Tahun 2016, Pemerintah Pusat, menaikkan kucuran Dana BOS sebesar 20% lagi, sehingga untuk SMK Dana BOS senilai Rp. 1.400.000, per siswa untuk pertahunnya.
Namun, sangat disayangkan karena cukup menyedihkan, implementasi kebijakan luar biasa pemerintah pusat yang secara 2 kali berturut-turut meningkatkan kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa siswi pelajar SD, SMP Dan SMA tersebut justru dibingkai Simson Pelawi dan Torison Ginting menjadi air mata bagi ribuan orangtua pelajar.
Faktanya, ketika Bapak Presiden RI Ke-VII, Ir.H. Joko Widodo, melalui Menteri Pendidikan RI melancarkan system pemerataan Pendidikan dengan support peningkatan kucuran bantuan dana operasional sekolah, yang dianggap menjadi suatu kenyataan salah satu realisasi dari tujuan dana BOS yakni mengurangi beban biaya orangtua khususnya bagi yang tergolong berekonomi rendah, justru berbalik gagang,” kesal Silalahi.
Sebagai bukti otentiknya, beber SPr lagi, Kepala Sekolah SMK N I Merdeka Simson S Pelawi, M.Pd, dan Ketua Komite Sekolah SMK Negeri I Merdeka, Torison Ginting, justru menaikkan kutipan Komite Sekolah dari Rp. 50. 000 menjadi Rp.75.000, per bulan setiap siswa tanpa tebang pilih, walau pagar penjamin kucuran bantuan yang dinaikkan TP 2016 guna mulusnya pengurangan beban orangtua pelajar telah diterbitkan sesuai Pasal 12 butir (b) Permendikbud No. 75 Tahun 2016, Tentang Komite Sekolah.
“Kutipan 75 ribu setiap bulan per siswa itu berlangsung lebih 1 tahun. Lebih menggegerkan lagi, Pak Simson dan Torison yang hingga dijuluki pihak ortu telah kesurupan Lintah Darat tersebut, sempat menaikkan angka kutipan Komite Sekolah pada Tahun 2017 lalu, dengan nilai sebesar Rp. 100.000 per bulan per siswa pelajar, namun saat itu, ratusan pelajar melakukan tindak kriminal melempari sekolahnya.
Minimnya perhatian pihak terkait akan tekanan sadis Simson dan Torison sehingga sejumlah pelajar SMK N I Merdeka sempat melempari gedung sekolahnya sebagai wujud aksi penolakan aksi pemerasan yang diduga sejumlah orangtua dan pelajar atas adanya sikap ‘BACK-UP’ oleh Kepala Disdik Provinsi Sumut, Arsyad Lubis, dan Sekretaris Disdik.
Sebelum peralihan SLTA ke Provinsi Sumut, patut kita pertanyakan tindakan terukur dari Bupati Karo, Terkel Brahmana, SH dan Ka. Inspektorat Karo, Filemon Brahamana SH, yang sampai saat ini diduga kuat masih lanjut melancarkan aksi ‘Wayang Kekeknya’ di lingkup SMP, SD dan TK se- Kabupaten Karo, melalui strategi khusus.
Kesimpulan menyikapi situasi ini, uang ortu yang telah dirampas harus dikembalikan secara terinci, kami siap mendampingi untuk membaginya kepada orangtua, itu sudah menjadi kesepakatan kami dengan sejumlah orangtua siswa siswi SMK N I Merdeka. Jika tidak, Simson dan Torison pasti berurusan dengan kami, khususnya Pelajar dan Mahasiswa yang berada di Sumut ,” warning Bangun S SPr.
Sementara itu, Kasek SMK N I Merdeka, Simson Pelawi dan Ketua Komite Sekolah Torison Ginting, ketika dikonfirmasi Jaringannews, Kamis, (20/12/2018), tidak berhasil. (Red-Kor/Andres/Donny/Aditya/Frans Nyco). �����q�z1ݑ