Medan – Selain Rektor Universitas Sumatera Utara, Muryanto Amin, KPK juga memeriksa 12 orang lainnya sebagai saksi dalam lasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumut dengan salah satu tersangkanya yaitu mantan Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Selain Topan ada satu nama lain yang diketahui punya merupakan kerabat l Gubernur Bobby Nasution, Berinisial DR.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan Rektor USU Muryanto Amin bersama 12 orang lainnya dilakukan di KPPN Padang Sidimpuan, Jumat (15/8/2025).
Berikut nama nama yang diperiksa KPK: p
1. Edison: Kepala Seksi Dinas PUPR Sumut
2. Asnawi Harahap: Kabag Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Ahmad Juni: Kepala Dinas PUPR Kab. Padang Sidimpuan.
4. Said Safrizal: Bendahara BBPJN Sumut
5. Manaek Manalu: PNS Kementerian PU – BBPJN Sumatera Utara
6. Ratno Adi Setiawan: Kasatker Wilayah III BBPJN Sumut.
7. Munson Ponter Paulus Hutauruk: PPK Wilayah I 2023 BBPJN Sumut.
8. PT Deli Tunas Adimulia: Pihak swasta (showroom mobil)
9. Rahmat Parinduri: PNS/Kasatker Wilayah I 2023.
10. Muryanto Amin: Dosen/Rektor Universitas Sumatera Utara (USU).
11. DR: Wiraswasta (kerabat Bobby Nasution)
12. Afrizal Nasution: PNS/Sekwan DPRD Kab. Mandailing Natal
13. Randuk Efendi Siregar: Sekretaris BPKAD Pemerintah Kab. Mandailing Natal.
Dari nama-nama diatas, salah satunya merupakan kerabat Bobby Nasution bernama Deddy Rangkuti (wiraswasta) yang juga diperiksa KPK sebagai saksi.
Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, Jumat (15/8/2025) malam, mengatakan bahwa DR dipercaya mengatur proyek Bobby Nasution sejak menjabat Walikota Medan dan Gubernur di lingkungan Pemko dan Pemprov Sumut.
Sumber menyebut bahwa DR merupakan sepupu kandung dari Bobby Nasution diduga menjadi penguasa seluruh proyek-proyek yang ada di pemerintahan Bobby Nasution.
‘’Kita tidak bisa masuk kalau tidak punya kedekatan dengan si DR,’’ kata sumber yang namanya enggan disebutkan.
Dengan mulai diperiksanya DR oleh KPK, sumber yakin, alur semua proyek yang menjadi ajang Bancakan korupsi dengan mematok fee 15 persen untuk setiap proyek, semua bisa terbongkar seluruhnya.
(Red/was)