Medan – Pengamat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Armaya, menyebutkan, masalah penyusunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada item pekerjaan Cover Uditch atas Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Medan merupakan cara baru persekongkolan jahat dinas terkait dengan perusahaan pemenang tender.
Menurutnya Armaya, cara baru atau trik baru yang hari ini berhasil diungkap kehadapan publik terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan belanja modal mengunakan E-Katalog, sehingga jika tidak segera diselidiki dengar maka, akan muncul gaya baru yang disepakati bersama yang menguntungkan untuk kepentingan kelompok atau juga kepentingan pribadi.
“Kita dukung upaya masyarakat kota Medan untuk berani menindaklanjuti dugaan korupsi di dinas SDABMBK Medan dengan cara membuat Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Aparat Penegak Hukum. Jadi jika dicermati lebih dalam, ada dua hal yang menjadi pertimbangan hukum dalam konsep pelanggaran aturan main PBJ itu,” ujar Armaya, kepada wartawan.
Ditambahkannya dua hal itu adalah yang pertama dari analisa yang dilakukan terhadap dokumen Disain teknis banguna atau Detail Engineering Design (DED) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) diketahui koefisien beton K-350 dan bekisting pembentuk harga satuan pekerjaan cover uditch pada HET disusun menggunakan koefisien perhitungan yang tidak sesuai dengan gambar DED.
Kedua, hasil analisa lebih lanjut terhadap dokumen kontrak tiga paket pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase yang telah diuji, menurut BPK terdapat kekurangan volume akibat koreksi harga satuan pekerjaan cover uditch 150 x 50 cm dan cover uditch 120 x 50 cm. Total keseluruhanya sebesar Rp2.435.143.032,50. Ditambah potensi kelebihan pembayaran Rp150.654.867,28. Sehingga total keseluruhannya Rp2.585.797.899,78
“Yang 2,5 Miliar lebih itu kan bukti atau fakta yang tak terbantahkan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Dinas SDABMBK Kota Medan dalam melakukan pekerjaan terindikasi korupsi, karena terdapat potensi kelebihan bayar. Selain itu perhitungan yang tidak sesuai DED, jadi sudah sangat fatal itu. Bahkan diakui oleh PPK dan tim penyusunan HET mengakuinya. “Ungkap Armaya.