Jaringannews.com,Medan – Partai Solidaritas Indonesia menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama tiga tahun terkahir terutama di Tahun 2021 kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah.
PSI Sumut melihat Pemerintah Provinsi Sumut hari ini masih belum terlihat menunjukkan kinerjanya yang signifikan untuk memajukan dan mengembangkan daerah di Sumatera Utara. Hal tersebut dilihat masih minimnya pembangunan daerah dan kinerja para OPD tidak maksimal serta banyaknya janji semasa berkampanye yang belum terealisasi.
Ketua DPW PSI Sumut H M Nezar Djoeli menyebutkan, jika dilihat dari postur APBD pada tahun 2021 dari 14,8 triliun turun menjadi 12,8 triliun pada tahun 2022 sangat tidak ideal, karena alokasi belanja modal sekitar 12 persen dari total APBD, dan terdapat beberapa anggaran lain yang dianggap tidak begitu penting dilakukan.
“Hal itu tentu akan mempengaruhi pembangunan daerah khususnya Infrastruktur di Sumatera Utara. “Kata Nezar Djoeli saat ditemui di kantor nya, Jalan Armada No.14 Medan. Kamis (30/02).
Belum lagi tidak maksimalnya hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari BUMD- BUMD yang selama ini dinilai tidak memiliki kontribusi yang baik dan ini menjadi perhatian serius agar ada evaluasi kedepannya.
“Pengelolaan BUMD dinilai setiap tahunnya tidak berdampak baik atau memiliki hasil bagi pendapatan PAD Sumatera Utara dan ini salah satu tidak baiknya Pemprovsu dalam mengelola BUMD nya selama ini. “Urainya.
Selain itu, kesiapan dalam menghadapi ajang pesta olahraga bergengsi nasional, PON Tahun 2024 mendatang dinilai masih jauh dari persiapan dan harapan. Tidak jelasnya anggaran pembangunan untuk Sport Center Sumut ditambah gagalnya masuk dalam pembiayaan melalui KPBU.
Lebih lanjut Nezar menyebutkan, masih banyaknya infrastruktur seperti jalan rusak di beberapa daerah di Sumatera Utara. Seolah-olah pemerintah tidak peduli untuk membangun infrastruktur. Padahal infrastruktur yang baik adalah salah satu sarana untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah.
“Secara umum, kondisi infrastruktur Sumatera Utara tidak banyak berubah, terutama jalan-jalan provinsi dan penghubung antara daerah masih banyak mengalami kerusakan, baik yang sedang maupun rusak parah akibat kurang tersentuh nya ditangani oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan ini juga menjadi catatan penting bagi pemerintah kedepan agar ekonomi masyarakat didaerah dapat tumbuh dan berkembang.”Tambah Nezar.
Jargon Sumut bermartabat menurut Nezar jangan hanya sebagai hiasan kata-kata atau slogan tanpa didukung dengan sikap dari pemerintahannya dalam menjalankan kerja. Namun bagaimana seluruh perangkat semua dapat berjalan dan bekerja dengan baik sehingga apa yang di cita-citakan dan menjadi harapan Gubernur dan Wakil dapat tercapai hingga masa jabatan mereka berakhir pada tahun 2023.
Selain itu, soal bencana alam seperti banjir yang terjadi dalam beberapa waktu di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Mandailing Natal. Dimana ini harus serius dalam penanganannya. Apalagi bencana alam tersebut diduga karena banyaknya kegiatan ilegal seperti penambangan dan penebangan liar dan ini harus segera diatasi agar masyarakat tidak menjadi korban.
Gubernur Sumut juga harus menegur Bupati Madina agar tidak tutup melihat penyebab banjir yang kerap terjadi di Madina akibat penyempitan arus sungai diduga karena adanya aktivitas ilegal didaerah tersebut.
Masih Nezar menyebutkan, apa yang terjadi dalam beberapa waktu lalu seperti pernyataan Gubernur Edy Rahmayadi dan sikapnya yang sempat menjadi viral dan perbincangan di media masa patut disesalkan karena menambah citra buruk bagi seorang kepala daerah.
“Seperti pernyataan Gubernur Sumut atas Aspal Rumah dinas nya yang ditanggapi seolah olah tidak senang dikritik karena anggaran yang besar. Selanjutnya yang paling menghebohkan baru-baru ini, Gubsu Edy menjewer salah seorang pelatih biliar dalam satu kegiatan. Seharusnya itu tidak dilakukan oleh seorang Gubernur yang juga mantan Pangkostrad. “Ungkapnya.
Partai Solidaritas Indonesia merasa penting nya hal hal yang memang menjadi catatan dan kedepan segera di realisasikan di tahun 2022.
Apalagi pada tahun depan sudah merupakan tahun tahun politik bagi Pemprovsu yang notabene nya juga harus menyiapkan anggaran kepada KPU dan Bawaslu Sumut dalam menghadapi kontestasi politik pemilu serentak 2024 mendatang.
“Semoga apa yang kita harapkan khususnya rakyat Sumatera Utara dapat terwujud terutama dapat hidup sejahtera dan meningkatkan pendapatan dari berbagai sektor kehidupan masyarakat nya .
Gubernur dan Wakil nya harus memiliki komitmen bersama seluruh elemen masyarakat bersinergi membangun Sumut maju kedepan. Agar apa yang dicita-citakan dalam program kerja mereka 5 tahun dapat diwujudkan dimasa akan datang . “Tutup Nezar .