Jaringannews, Medan – Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Lira Sumatera Utara menyebutkan, rakyat di Sumatera Utara harus cerdas dan cermat memilih calon Kepala Daerahnya masing-masing dalam Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020.
Pemuda Lira Provinsi Sumatera Utara menilai, Pasangan Calon Kepala Daerah yang notabene nya adalah orang-orang yang merupakan dinasti dari pemerintahan sebelumnya sebaiknya rakyat harus cerdas dan cermat dalam memilih orang-orang yang akan memimpin daerahnya.
“Karena sistem Demokrasi yang ada di Republik ini akan tergerus oleh adanya dinasti-dinasti kekuasaan yang sejak turun-temurun diwariskan oleh Kepala Daerah kepada anak, istri maupun sanak keluarga dan lainnya, yang masih memiliki garis keturunan yang kuat. “Kata Bahctiar Ketua Pemuda Lira Sumatera Utara, Kepada Wartawan, Sabtu (03/10).
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Demokrasi di Negara ini masih belum seperti Demokrasi yang ada di negara-negara maju, karena masih berdasarkan tahta dan kuasa yang diwariskan kepada keturunan atau kelompok -kelompok keluarga.
Untuk itu Pemuda Lira Sumatera Utara mengajak rakyat Sumatera Utara khususnya daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak, dimana sejumlah calon-calon Kepala Daerah yang maju merupakan keponakan atau istri dan kerabat, agar betul-betul melihat calon pemimpinnya apakah memiliki prestasi, atau ada sarat kepentingan dibalik pencalonannya, ataukah memang dia sudah mumpuni dan mampu dalam memimpin daerah tersebut.
“Sekali lagi kepada masyarakat daerah dalam mengambil keputusan memilih calon Kepala Daerah nanti, haruslah melihat secara ketokohan, selain itu kepintaran dan keterampilan calon tersebut, apakah memang layak dan mempuni untuk menjadi Kepala Daerah memimpin masyarakat.”Ungkap Bachtiar yang kerap dipanggil Ahok.
Lanjut Bachtiar menambahkan, kedepan roda pemerintahan yang akan berjalan itu tergantung kepada pemimpinnya. Apabila masyarakat salah dalam memilih pemimpinnya, maka jangan lagi menyalahkan pemerintahaan kemudian hari. Karena hal itu disebabkan pemerintahan yang terpilih tersebut tidak melalui Demokrasi yang betul-betul jujur dan adil, melainkan secara transaksional dan politisasi dalam proses pemilihannya.
“Hal ini yang harus dicermati dan rakyat jangan mau saja mudah terpengaruh dengan adanya pemberian sejumlah uang yang dinilai dapat merusak tatanan kemudian hari nantinya.