Medan – Menurut Kordinator Forum Aktifis 98 Muhammad Ikhyar Velayati Harahap, Elektabilitas dan tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Gubsu dan Presiden Jokowi akan turun drastis jika konflik lahan di Sumut tidak selesai dan terkatung katung, khususnya kasus warga Sei Mencirim dan Simalingkar A yang sudah menjadi isu Nasional.
“Jika konflik lahan antara petani Sei Mencirim dan Simalingkar A dengan PTPN II yang telah menjadi isu Nasional tidak ada kejelasan dan kepastian dan tanah yang di janjikan belum juga di redistribusikan sesuai dengan kesepakatan dan janji pemerintah, bisa di pastikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden dan Gubsu Edy Ramayadi akan turun drastis “, kata Ikhyar di Medan, Minggu (17/07/2922)
Ikhyar menambahkan Petani Sei Mencirim dan Simalingkar A merasa di PHP dan di bola bola oleh pemerintah pusat dan Pemprovsu
” Masyarakàt merasa di PHP dan di bola bola, Presiden bilang sudah perintahkan kementrian terkait dan Gubeŕnur agar segera menyelesaikan kasus tersebut. Sementara KSP biĺang sudah keluarkan SK verifikasi vaktual untuk redistribusi tanah dan menuding bolanya sekarang ada di Gubernur Sumatera Utara”, tuturnya.
Imformasi yang di terima Petani justru Gubernur merasa sekarang bolanya ada di pusat
” Sementara petani dapat imformasi bahwa verifikasi faktual telah di lakukan tetapi Gubernur perlu payung hukum untuk redistribusi tanah dan bolanya ada di pemerintah pusat, petani bìngung ucapan siapa yang harus dì dengar dan di pegang dalam kasus ini, saling lempar tanggung jawab”, ucapnya.
Ikhyar menyindir kementrian dan Gubsu saling lempar tanggung jawab sèmentara petani tiap bulan harus bayaŕ sewa rumah dan lahan
” Mereka saling lempar tanggung jawab sementara uang sewa rumah dan ùang sewa lahan Petani Sei Mencirim dan Simalingkar A harùs di bayar, yang punya rumah dan lahan tidak mau tahu urusan konflik petani. Apa Mentri dan Gubernur mau ambil alih sewa rumah dan lahan petani tersebut”, tanya ikhyar.
Ikhyar melanjutkan, padahal rapat terbatas antara Presiden dengan Kementrian terkait dan Gubernur Sumatera Utara telah di lakukan berkali kali selama hampir dua tahun ini. Bahkan Petani juga sudah ketemu Presiden Jokowi di Istana dan di pasar petisah Medan untuk mengadukan kasusnya.
” hasilnya kembali janji Presiden dan saling lempar tanggung jawab Gubernur Sumut dengan kementrian terkait (KSP, Mentri ATR/BPN, Mentri BUMN, Dirut PTPN II)”, sindirnya.
Ikhyàr prediksi jika sampai 2024 kasus sengketa tanah ini belum juga selesai, bisa di pastikan Masyarakat Petani Sei Mencirim dan Simalingkar A akan Golput pada pesta Demokrasi 2024.
” Masyarakat Petani Sumatera Utara yang berkonflik dengan PTPN II akan juga bersikap yang sama dengan warga Sei Mencirim”, tegas Ikhyar.
Ikhyar Velayati menghimbau selain hukum, aspek kemanusiaan harus menjadi landasan utama dalam penyelesaian konflik petani dengan PTPN II
” Forum Aktifis 98 menghimbau kepada Presiden Jokowi, Kementrian terkait dan Gubernur Sumatera Utara agar segera menuntaskan masalah konflik lahan warga Sei Mencirim dan Simalingkar ini, agar ada kepastian hukum serta kejelasan status tanah yang di persengkatakan. Selain persoalan hukum, aspek kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam solusi konflik petani dan PTPN II”, himbau ikhyar.