MEDAN – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menyoroti kinerja Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan Tanjung Gusta sebagai bagian dari peran kontrol sosial mahasiswa terhadap institusi publik.
Ketua Umum BADKO HMI Sumut, Yusril Mahendra, menegaskan bahwa berdasarkan kajian dan pengamatan organisasi, kepemimpinan Kepala Rutan Tanjung Gusta menunjukkan komitmen terhadap prinsip integritas serta tata kelola pemasyarakatan yang berlandaskan aturan hukum.
Menurut Yusril, dalam konteks pemasyarakatan yang sarat dengan tantangan struktural dan sosial, dibutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya menitikberatkan aspek pengamanan, tetapi juga mengedepankan pembinaan serta penghormatan terhadap hak asasi warga binaan.
Ia menilai, pendekatan yang diterapkan Kepala Rutan Tanjung Gusta mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Integritas seorang pejabat publik harus diuji melalui konsistensi kebijakan dan kepatuhan terhadap regulasi, bukan melalui opini yang tidak disertai data. Dari hasil kajian BADKO HMI Sumut, kami melihat adanya komitmen Kepala Rutan Tanjung Gusta dalam menjalankan tugas sesuai koridor hukum,” ujar Yusril, Selasa.
Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara konstruktif, objektif, dan berbasis analisis akademik.
Ia juga menyinggung adanya pemberitaan yang menuding praktik “anak emas” di dalam rutan. Menurutnya, tudingan semacam itu harus dibuktikan secara faktual dan empiris. Jika tidak, maka pernyataan tersebut berpotensi menjadi tuduhan tanpa dasar yang dapat mengarah pada pencemaran nama baik.
“Polemik tanpa data justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan,” tegasnya.
BADKO HMI Sumut menilai bahwa keberhasilan reformasi pemasyarakatan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan di tingkat satuan kerja. Oleh sebab itu, integritas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi parameter utama dalam menilai kinerja aparatur pemasyarakatan.